TARAKAN Qiblatku)– Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan kepada masyarakat dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11).
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat hingga warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan.
Syamsuddin menjelaskan, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan regulasi yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara. Sebelum ditetapkan dengan nama tersebut, rancangan peraturan daerah itu sempat menggunakan judul Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Namun, berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri, judul regulasi tersebut kemudian direvisi menjadi Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” kata Syamsuddin.
Politisi PKS itu menegaskan, perubahan judul tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perda tersebut.
Menurutnya, regulasi itu diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja yang berasal dan berdomisili di Kalimantan Utara.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah identitas kependudukan dalam penetapan status tenaga kerja lokal. Hal tersebut mengacu pada dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Substansinya tetap ada, salah satunya terkait perlindungan dan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan sosialisasi perda dalam kegiatan reses menjadi kesempatan untuk memperkenalkan regulasi tersebut secara langsung kepada masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan serikat buruh.
Selain menyampaikan informasi mengenai perda, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk mendengarkan persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
Berbagai masukan yang disampaikan warga, kata dia, akan menjadi bahan bagi DPRD Kaltara dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam menciptakan kepastian, perlindungan dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Utara.(Hmsdpr)
Discussion about this post