TANJUNG SELOR (Qiblatku) – Akselerasi ekonomi hijau dan biru di Kalimantan Utara (Kaltara) perlu didukung pembangunan infrastruktur yang terencana serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, menilai kebijakan pembangunan harus mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur, tata ruang, dan perlindungan lingkungan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pelaksanaan Rapat Koordinasi Bapperida se-Kaltara yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Desa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.
Menurut Rismanto, arah pembangunan ekonomi hijau dan biru harus diterjemahkan ke dalam program konkret. Terutama yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, serta keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan harus direncanakan secara terintegrasi. Infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi yang kita dorong tidak mengabaikan keberlanjutan daerah,” ujarnya, Ahad (22/11/2026).
Rakor tersebut mengusung tema dukungan kebijakan Transfer Keuangan Daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi hijau dan biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum itu, perwakilan Kemendagri memaparkan 16 indikator terukur ekonomi hijau dan biru. Pemerintah daerah juga didorong menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.
Rismanto mengatakan, salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan adalah Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung sekaligus perencanaan tata ruang dan kajian lingkungan yang memadai.
“Jangan sampai pengembangan kawasan strategis hanya berorientasi pada investasi. Kesiapan infrastruktur dan daya dukung lingkungan juga harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan,” katanya.
Dalam pembahasan rakor, aspek analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan KLHS menjadi perhatian agar pengembangan investasi strategis tetap memperhatikan daya dukung ekosistem.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan peninjauan lapangan ke kawasan KIPI untuk melihat kesiapan infrastruktur dan tata ruang.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto berharap sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat, khususnya dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan infrastruktur dan penataan kawasan.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mampu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur serta perlindungan lingkungan di Kaltara.(Hmsdpr)







Discussion about this post