Persoalan PHI Mengemuka saat Reses, Syamsuddin Akan Undang Disnaker dan Biro Hukum

TARAKAN (Qiblatku) – Persoalan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11).
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan serikat buruh yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Syamsuddin mengatakan, persoalan PHI menjadi salah satu masukan yang akan segera ditindaklanjuti DPRD Kaltara.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pembahasan bersama instansi yang memiliki kewenangan dan memahami aspek hukum ketenagakerjaan.
“Nanti kami akan melakukan tindak lanjut, pertama khusus persoalan PHI. Kami akan mengundang kembali Dinas Tenaga Kerja dan Biro Hukum untuk membahas bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini,” ujar Syamsuddin.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut mengatakan, aspirasi masyarakat yang muncul dalam reses menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin berbagai persoalan yang disampaikan pekerja hanya berhenti dalam forum dialog. Karena itu, tindak lanjut bersama instansi terkait akan dilakukan untuk mencari langkah penyelesaian.
Selain persoalan PHI, dalam kegiatan reses tersebut Syamsuddin juga menyosialisasikan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara.
Ia berharap keberadaan perda tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi tenaga kerja, sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Yang kita harapkan tentu persoalan-persoalan ini bisa ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.(Hmsdpr)