TARAKAN (Qiblatku) – Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Pelaksanaan kegiatan kini diarahkan pada program yang benar-benar menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11).
Syamsuddin menjelaskan, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
Bahkan, menurutnya, terdapat arahan agar pemerintah provinsi memprioritaskan kegiatan sesuai kewenangannya, sehingga penggunaan anggaran tidak melebar ke program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujarnya.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dipahami masyarakat ketika menyampaikan usulan pembangunan.
Ia mengakui, tidak semua kebutuhan masyarakat di daerah dapat langsung diakomodasi melalui APBD provinsi.
Karena itu, setiap usulan perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan serta ketersediaan anggaran.
Meski demikian, Syamsuddin menegaskan DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses.
Aspirasi tersebut akan dihimpun dan diperjuangkan sepanjang dapat diselaraskan dengan program serta kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Ia berharap masyarakat dapat memahami mekanisme tersebut sehingga usulan pembangunan dapat diarahkan kepada instansi pemerintah yang tepat.(Hmsdpr)
Discussion about this post