TARAKAN (Qiblatku) – Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional.
Disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka acara Sosialisasi Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2029, di Hotel Royal Tarakan, Rabu (25/06) pagi.
“Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan sebuah amanah besar untuk memastikan integritas wilayah, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di beranda depan ibu pertiwi.” kata Datu Iqro.
Melalui dasar hukum yang jelas, mulai dari peraturan daerah hingga instruksi gubernur, dan disusun dalam kerangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah. “Kita memiliki landasan yang kokoh untuk bergerak bersama menuju percepatan pembangunan perbatasan,” jelasnya,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), telah merampungkan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBW-KP) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2029.
Dokumen ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pedoman kerja teknokratik semata, namun menjadi wujud komitmen bersama untuk mendukung upaya menjaga kedaulatan negara, memanfaatkan potensi ekonomi perbatasan dan menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan.
Datu Iqro menegaskan kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang, melainkan Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kehadirannya harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disana, dalam bentuk infrastruktur, pelayanan publik, keamanan dan kesejahteraan sosial.
Dia berharap kegiatan ini akan menghasilkan kesepakatan dan komitmen dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kaltara melalui sinkronisasi program dan kegiatan pengelolaan kawsan perbatasan.
“Mari kita jadikan dokumen rencana induk ini sebagai kompas bersama dalam setiap langkah pembangunan yang kita ambil,” pungkasnya.
Turut serta dalam kegiatan ini Kepala BPPD Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si. dan seluruh jajaran perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)
Discussion about this post